Pilkada dan Netralitas ASN

1548 views
Ilustrasi : www.kupastuntas.co

Ilustrasi : www.kupastuntas.co

Netralitas PNS dalam Pilkada

Tahun 2015 merupakan tahun perdana diadakannya Pilkada (pemilihan kepala daerah) secara serentak di Repulik ini, yang rencananya akan di gelar pada tanggal 9 Desember 2015. Menurut Undang-undang no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemimpin yang akan di pilih dalam pilkada nanti adalah pejabat Negara, diantaranya adalah Gubernur/ wakil gubernur, Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, dari beberapa bakal calon yang telah terdaftar banyak diantara meraka adalah pegawai ASN aktif, tentunya konsekskuensi yang harus ditanggung oleh calon tersebut harus telah mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon kepala daerah tersebut, setelah secara syah dinyatakan terpilih atau menang oleh KPU (komisi pemilihan umum) secara otomatis yang bersangkutan diangkat sebagai kepala daerah dan secara otomatis pula yang bersangkutan dinobatkan sebagai pejabat Pembina kepegawaian, dalam pasal 53 UU ASN menyatakan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelelgasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : huruf d) gubernur di provinsi; dan huruf e) bupati/walikota di kabupaten /kota.

Dalam proses pemilihan kepala daerah salah satu tahapan yang akan mereka lalui diantaranya adalah tahapan kampanye dan audit dana kampanye, menurut kamus besar bahasa Indonesia kampanye adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapatkan dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara. Dibanyak kasus pilkada yang telah kita lalui sebelumnya kampanye yang dilakukan oleh calon pemimpin untuk merebut kedudukannya melibatkan dan memanfaatkan PNS beserta fasilitas-fasilitas yang melekat pada diri PNS tersebut, bahkan tak jarang keluar kalimat ancaman berupa mutasi, demosi dan non-job (sebuah istilah yang akhir-akhir ini menjadi tren di beberapa instansi daerah) jika menolak atau tidak memberi dukungan kepada calon yang bersangkutan, lalu sebagai seorang PNS bagaimana kita menyikapi Pilkada ini, apakah PNS boleh ikut berpartisipasi aktif berkampe mendukung mantan atasannya atau kerabatnya (Ayah/ibu/paman) yang mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah. Menurut Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawain negeri (yang sebelumnya PP nomor 30 tahun 1980) dalam pasal 4 angka 15 menyatakan bahwa setiap pegawai negeri sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan cara : a) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala Daerah/wakil kepala daerah; b) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, salama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian baran kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Lalu sanksi apa yang mananti jika larangan ini di langgar oleh PNS terkait dengan pelaksanaan Pilkada, dalam pasal 12 PP 53 tahun 2010 angka 9 menyebutkan Hukuman disiplin sedang jika: Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat, pasal 13 angka 13 memberikan hukuman berat kepada PNS jika : memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Adapun jenis hukuman sedang yang dimaksud terdapat pada pasal 7 PP 53 tahun 2010 : Jenis hukuman sedang terdiri dari : a) penundaan kenaikan gaji berkala selama satu 1 (satu) tahun ; b) penundaan kenaikan pangkat selamat 1 (satu) tahun; dan c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Sedangkan jenis hukuman berat terdiri dari : a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c) Pembebasan dari jabatan; d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan; e) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Sebagai sebuah pilihan hidup menjadi seorang Apatur Sipil Negara, sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa setiap gerak-gerik PNS dibatasi dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang memberi panduan dan koridor jelas bagaimana seharusnya seorang PNS bersikap dan bertindak di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dalam masyarakat yang homogen.

No Response

Comments are closed.