Momentum Membangun Public Trust Dalam Rekrutmen PNS

1195 views

Belakangan ini sering diberitakan, baik oleh media cetak maupun elektronik, bahwa pada tahun 2013 ini pemerintah akan melaksanakan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Informasi ini membuat para pencari kerja merasa penantian yang telah panjang akan segera berakhir. Penantian tersebut tentu saja akibat kebijakan pemerintah untuk melakukan moratorium peneriman Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama lebih kurang 2 (dua) tahun.

Walaupun waktu pelaksanaan rekrutmen tersebut belum bisa dipastikan oleh pihak yang berwenang, tetapi satu hal yang pasti adalah pelaksanaan rekrutmen ini akan mendapatkan perhatian yang sangat besar dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Baik oleh mereka yang ikut terjun langsung berkompetisi maupun oleh pihak-pihak yang senantiasa mengawasi jalannya roda pemerintahan republik ini. Hal ini sebenarnya wajar mengingat bagi sebagian besar masyarakat kita, menjadi atau diterima sebagai seorang PNS merupakan pilihan masa depan terbaik. Setidaknya hal itu tergambar dari membludaknya peminat atau pelamar pada setiap rekrutmen PNS dilakukan.

Sambil menunggu waktu pelaksanaan rekrutmen tersebut, ada baiknya kita memahami dan mengkaji kembali bagaimana sistem rekrutmen PNS itu seharusnya dilaksanakan. Rekrutmen PNS hingga saat ini dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu 1) Penerimaan PNS yang berasal dari masyarakat atau pelamar umum, 2) Pengangkatan melalui ikatan dinas seperti Praja IPDN, 3) Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, dan 4) Pengangkatan Sekdes menjadi PNS.

Adapun payung hukum yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan rekrutmen PNS tersebut adalah pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. Sebagai pelaksanaan pasal 16 tersebut ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. Sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.

Dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Pengadaan PNS adalah untuk mengisi formasi yang lowong. Pada dasarnya lowongnya formasi dalam suatu organisasi disebabkan oleh 2 hal, yaitu 1) Adanya PNS yang berhenti, pensiun, dan meninggal dunia, 2) Adanya perluasan organisasi.

Karena rekrutmen itu dimaksudkan guna mengisi formasi yang lowong, maka rekrutmen tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan dan memenuhi prosedur penyusunan formasi. Formasi jabatan seharusnya disusun melalui suatu proses analisis kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab tugas organisasi.

No Response

Comments are closed.