Haruskah PNS Mengundurkan Diri Apabila Mengikuti PILKADA Pasca Putusan MK…?

Ilustrasi : Pemungutan Suara

Ilustrasi : Pemungutan Suara

Sejak undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 disahkan, salah satu polemik yang menjadi diskusi banyak orang adalah ketentuan pasal 119 dan pasal 123 ayat 3 dimana dalam ketentuan pasal 119 diatur“pejabat pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai Calon”sementara dalam pasal 123 ayat 3 diatur “pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan diri menjadi Presiden, Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR,, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai Calon”.

Ketentuan ini semakin hangat sekarang ini karena sudah dimulainya tahapan pelaksanaan pilkada yang pada saat tulisan ini dibuat memasuki tahap pendaftaran. Tak jarang PNS urung mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota karena harus mengundurkan diri sebagai PNS, namun tak sedikit juga PNS yang memilih mengundurkan diri dan menyadari bahwa mencalonkan diri dan mengikuti pilkada merupakan pilihan sehingga menganggap mengundurkan diri sebagai PNS tersebut sebagai konsekuensi dari pilihannya tersebut. Terkait dengan ketentuan tersebut penulis akan membuat artikel ini menjadi beberapa segemen.

1. Filososi

Undang-undang ASN disahkan sebagai upaya dalam rangka meningkatkan profesionalisme ASN. Oleh karena itu Pemerintah perlu membuat sistem yang mampu melindungi pegawai ASN dari intervensi politik yang dapat menganggu kinerja maupun karir yang bersangkutan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa telah terjadi intervensi politik terhadap PNS sebagai yang menjadi bagian dari pegawai ASN terutama pada proses pilkada. Intervensi politik tersebut menganggu netralitas PNS dan apabila netralitas PNS terganggu hampir dapat dipastikan berpengaruh terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dalam rangka menjaga netralitas tersebut upaya yang dilakukan tidak hanya melindungi PNS dari intervensi politik saja melainkan juga dengan membatasi peran PNS dalam proses berpolitik walaupun secara konstitusi PNS masih mempunyai hak dipilih dan memilih. Filosofi inilah yang menjadi dasar mengapa PNS yang akan mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota harus mengundurkan diri, apabila tidak mengundurkan diri dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan dan upaya penyalahgunaan kewenangan yang didapat dari profesi PNS itu sendiri.

2. Pelanggaran Konstitusi dan HAM

Salah satu bahasan menarik yang ingin penulis sampaikan bahwa pendapat ketentuan pasal 119 dan pasal 123 ayat 3 merupakan pelanggaran hak konsitusi maupun pelanggaran HAM. Tentu bahasan ini penulis membatasi dalam dimensi manajemen kepegawaian, dimana yang dibatasi dalam ketentuan ini bukan orangnya tetapi profesinya, itupun dalam klausul tertentu dimana yang dibatasi adalah apabila PNS akan mengikuti tahapan yang membutuhkan proses pemilihan, apabila tidak dibatasi dan PNS dapat kembali aktif setelah mengikuti proses pemilihan selain rawan penyalahgunaan kewenangan juga dapat menimbulkan efect lanjutan yang berupa pelayanan publik yang diberikan pasca yang bersangkutan tidak terpilih, apalagi apabila mengetahui bahwa yang akan dilayani tersebut dahulu tidak mendukungnya apakah sanggup untuk melayani dengan sepenuh hati? .

Memiiki profesi PNS merupakan pilihan dan apabila kita telah menjatuhkan pilihan maka kita harus menyadari konsekuensi dan ketentuan yang mengikat dari profesi tersebut. Ini berlaku juga di profesi lain seperti contoh apabila kita memilih profesi Notaris kita harus siap tidak boleh rangkap jabatan dan menjadi PNS, apakah ini pelanggaran HAM ?

Pembatasan menurut penulis bukan merupakan pelanggaran Konstitusi maupun HAM, yang menjadi pelanggaran Konstitusi maupun HAM apabila dilarang sama sekali. UU ASN tidak melarang PNS menjadi pejabat negara, tetapi hanya membatasi apabila dalam proses untuk menjadi Pejabat negara tersebut melalui proses pemilihan (elected officials), berbeda apabila PNS menjadi pejabat negara yang tidak melalui pemilihan seperti menteri maka tidak perlu mengundurkan diri sebagai PNS. Dapat disimpulkan yang menjadi titik beratnyanya adalah pemilihan (elected officials).

Hanya saja permasalahanya adalah apakah proses pengunduran diri harus dilakukan pada saat mendaftarkan sebagai calon, sementara untuk ditetapkan menjadi calon harus melalui proses verifikasi dan validasi berkas dari KPU. Bagaimana apabila sudah mendaftar, sudah mengundurkan diri sebagai PNS, namun tidak memenuhi syarat sebagai Calon sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai Calon. Wah, ibarat pepatah "sudah jatuh tertimpa tangga".

No Response

Comments are closed.